Sekilas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

G. Prasetyadi
27 views

academics

(Tulisan M4 untuk bahan ajar dan diskusi mata kuliah Jejaring Sosial dan Konten Kreatif di Universitas Gunadarma)

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi semua bidang kehidupan masyarakat telah memungkinkan perbuatan atau aktivitas baru yang perlu diatur hukumnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan-kepentingannya terlindungi.

Sejarah

Nama resmi UU ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Disahkan oleh Presiden ke-6 NKRI Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI pada 21 April 2008, UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.

UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Penyusunan materi UU ITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Indonesia (UI). Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi, bekerjasama dengan para pakar di Institut Teknologi Bandung, sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

UU ini terbagi menjadi dua bagian: pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Khusus mengenai bagian yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, perancangannya mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature.

Hasil kerja kedua tim di atas akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono) dan namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Beberapa ketentuan dalam UU ITE ini diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dokumen produk hukum bisa diakses langsung di sini (terakhir diakses 20 Oktober 2021, lihat Referensi).

Asas UU ITE

Pemanfaatan Teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Tujuan UU ITE

  1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
  2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
  4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab
  5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Cakupan Isi

Dokumen sepanjang 38 halaman ini memuat 54 pasal, termasuk penjelasan sepanjang 13 halaman:

  • Bab I: Ketentuan Umum
  • Bab II: Asas dan Tujuan
  • Bab III: Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik
  • Bab IV: Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik
  • Bab V: Transaksi Elektronik
  • Bab VI: Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi
  • Bab VII: Perbuatan yang Dilarang
  • Bab VIII: Penyelesaian Sengketa
  • Bab IX: Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat
  • Bab X: Penyidikan
  • Bab XI: Ketentuan Pidana
  • Bab XII: Ketentuan Peralihan
  • Bab XIII: Ketentuan Penutup

Lembaga-lembaga di Indonesia yang Menegakkan UU ITE

  1. Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan sebagai regulator, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang memiliki enam Direktorat, dan juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangani kasus-kasus pidana ITE
  2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit IV Cybercrime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Badan Reserse Kriminal
  3. ID-CERT (Indonesia Computer Emergency Response Team), komunitas yang didirikan oleh Budi Raharjo (Pakar IT dari ITB) pada tahun 1998 untuk menangani insiden di internet
  4. ID-SIRTII/CC (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center), yang dibangun oleh beberapa komunitas TI dan institusi negara di Indonesia untuk menangani ancaman infrastruktur internet pada tahun 2007 di bawah Ditjen Postel (pada awalnya). ID-SIRTII mengoordinir para komunitas CERT yang ada di Indonesia. Ia juga memiliki wewenang untuk memonitor log traffic internet dan mengasistensi lembaga penegak hukum lainnya, juga melakukan penelitian pengembangan serta pelatihan
  5. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI): sebuah komunitas yang diberikan hak mengelola domain ".id"

Gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan Kontroversi

UU ITE ini telah menimbulkan banyak gugatan ke MK dan kontroversi di masyarakat.

Salah satunya adalah permohonan Judicial Review (uji materi) yang diajukan oleh pengacara Farhat Abbas (yang akhirnya ditolak). Farhat melakukan permohonan uji materi terhadap UU ITE karena terkena Pasal 28 ayat (2) setelah membuat pernyataan di media sosial twitter yang mengandung unsur penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Farhat dilaporkan ke Polda Metro tanggal 10 Januari 2013 oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia.

Pasal 27 tentang Kesusilaan dan pencemaran nama baik, terutama ayat 3 (penghinaan dan pencemaran nama baik) serta Pasal 40 tentang pemblokiran konten adalah yang paling banyak menjadi kontroversi.

Yang tebaru adalah kasus jurnalis Muhammad Asrul di Palopo, Sulawesi Selatan pada 13 Oktober 2021.

Semua berawal ketika Asrul mengunggah beberapa artikel yang menyasar Farid Kasim Judas atas dugaan korupsi. Adapun Farid Kasim Judas adalah Kepala BKPSDM Kota Palopo sekaligus anak dari Walikota Palopo ke-2 Judas Amir.

Menurut JPU, berita yang dimuat Asrul bukan kategori berita pers karena perusahaan beritanews.com, yang diklaim sebagai PT Aurora Media Utama dan tempat Asrul bekerja, disahkan sebagai perusahaan oleh Menkumham pada 13 Mei 2019 dan baru terverifikasi Dewan Pers pada 21 November 2019. Sementara itu, naskah yang diunggah Asrul tayang pada 10 Mei 2019.

Asrul dijerat dengan Pasal 45 ayat 1 UU ITE dengan konteks kesusilaan. Kepala Sub Divisi Paguyuban Korban UU ITE SAFEnet Muhammad Arsyad menilai Asrul tidak melakukan unsur tindakan pidana kesusilaan.

Referensi